Kesiapsiagaan Pustakawan Melalui Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi
Abstract
This paper provides a conceptual understanding of the differences between the librarian certification and the librarian competency test, the role of the SKKNI Library, and offers the librarian preparedness strategy. Librarians as an important component in the digital information ecosystem play a role in encouraging the transformation of knowledge-based intelligent Indonesian society. In building a digital library, it must be supported by librarians who have competence in the library field based on the SKKNI Library. The role of the SKKNI in the library sector is as a basis for regulation in increasing the competence of Indonesian librarians, as a benchmark for the performance
of librarians, as a national reference for organizing education and training, as well as competency tests in the context of librarian competency certification. The SKKNI based librarian readiness strategy is the librarian must use the SKKNI Library as a reference in developing librarians’ competencies
and careers to improve their performance and productivity. A review of the SKKNI in the field of digital ecosystem based library needs to be done to analyze the discrepancies that have been made and improve the scope of competencies that are adjusted to the development of digital technology.
References
nasional-ri-hotel-inna-garuda-jogjakarta-4-oktober-2017.html.
Http://repository.ub.ac.id/162997/.
Moodie, Gavin. 2016. Universities, Disruptive Technologies, and Continuity
in Higher Education: The Impact of Information Revolutions. Toronto: Springer.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Perpustakaan Nasional RI. 2012. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Perpustakaan Nasional RI. 2015. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Perpustakaan Nasional RI. 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Nomor 32 Tahun 2014. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Salgues, Bruno. 2018. Society 5.0: Industry of the Future, Technologies, Methods and Tools. 1st Edition. London: Wiley - ISTE.
Statistik Pustakawan Oktober 2019 Pusat Pengembangan Pustakawan PNRI. Dalam www. pustakawan.perpusnas.go.id/statistik-
all-detil?mode=monthly&option=stat&stat_month=9&stat_year=2019, diakses 17 Oktober 2019.
Susilo, Willy, et. al. 2018. Sistem Kompetensi Nasional Berbasis KKNI dan SKKNI. Yogyakarta: Andi Offset.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.